Mulai dari yang ada...(Membangun Hutan Wisata Kebesani : Bagian Kelima)

Pada awal kiprahnya, dengan semangat "one site one product"  KPH Ende telah bertekad mengembangkan satu potensi kawasan hutan sebagai lokasi wisata alam yang menjadi plihan wisata alam kedua setelah Taman Nasional Kelimutu. Pilihan lokasi ini jatuh pada kawasan Hutan Ampupu dan Hutan Alam yang bertebaran di desa Kebesani (Kecamatan Detukeli).

Aktivitas pembangunan hutan wisata ini praktis mulai dikerjakan sejak bulan Maret 2017. Walaupun dengan pendanaan yang belum ada, KPH Ende melaksanakan kegiatan pembersihan lokasi, penataan areal, dan pembangunan beberapa obyek/ wahana menggunakan swadana serta kreatifitas ASN KPH Ende sendiri.

Upaya sawadaya dan swadana ini belum memberikan dampak berarti dalam pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Hutan wisata karena keterbatasan kemampuan terutama pendanaan. Namun di sisi lain, tanggapan masyarakat begitu tinggi dan apresiatif dengan dibangunnya Hutan Wisata di lokasi ini. Ini terlihat dari penerimaan masyarakat setempat ketika dilakukan sosialisasi kegiatan, serta adanya kunjungan-kunjungan wisatawan lokal di lokasi Hutan Wisata ini.

Pada tahap awal ini, aktifitas pembangunan Hutan Wisata hanya dimulai dari "apa yang ada" baik dana, tenaga, kreatifitas aparatur KPH sendiri, maupun menggunakan bahan alamiah yang tersedia di lokasi seperti kayu, dahan, ranting, batu, pasir, rumput-rumputan, tanaman bunga-bungaan, dan lain-lain. Hingga kini belum dilakukan penarikan retribusi jasa wisata alam di lokasi Hutan Wisata ini, berhubung sedang dalam pengajuan dan pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi NTT terkait tarif jasa umum dan jasa usaha oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTT. Foto-foto kegiatan pembersihan, penataan areal, pembangunan obyek wisata serta kunjungan wisatawan dapat dilihat dibawah ini.

Disadari bahwa ternyata tidak cukup dengan semangat dan jiwa Rimbawan saja. Dukungan pendanaan baik dari instansi induk (Dinas Kehutanan Kehutanan Provinsi NTT), serta Kementerian Kehutanan dan berbagai pihak sangat diperlukan bagi organisasi tingkat tapak yang baru dibentuk ini.  Dari sebuah rencana besar yakni Menjadi KPH Yang Mandiri, kini KPH Ende dapat dikatakan baru terlahir dan masih "menyusui" pada instansi induk yakni Dinas Kehutanan Provinsi NTT, serta mendapat "suplemen tambahan" melalui BPHP wilayah VII Denpasar.

Beberapa kendala yang dihadapi di awal kiprah KPH Ende ini yakni :

1. Pendanaan KPH belum optimal ; sebagai organisasi yang baru dibentuk dan beroperasi sejak 1 Januari 2017, pendanaan KPH Ende masih bersifat operasional untuk kegiatan rutin. Pendanaan rutin KPH Ende kini masih bergantung pada alokasi anggaran rutin dari Dinas Kehutanan Provinsi NTT.
2. Masih dalam tahapan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) tahun 2018-2027; Berhubung RPHJP belum operasional, maka penganggaran bagi UPT KPH Ende pun belum dialokasikan secara langsung pada KPH Ende. Beberapa pengadaan sarana prasarana, serta kegiatan fisik di lapangan masih dititip melalui DIPA BPHP Wilayah VII Denpasar, selain sarana prasarana yang dialokasikan dalam DPA Dinas Kehutanan Provinsi NTT.  Di tahun 2017 ini melalui DIPA BPHP Wlayah VII Denpasar dilakukan kegiatan Sosialisasi Operasionlasisasi KPH, Pembangunan Agroforestry Kemitraan serta Diklat Petani Agroforestry Kemitraan. Semua kegiatan ini difokuskan bagi masyarakat di desa Kebesani, karena berkaitan dengan pembangunan Hutan Wisata di desa tersebut. Banyak program dan kegiatan di areal hutan wisata ini yang sudah diakomodir dalam RPHJP 2018-2017, baik menyangkut sarana prasarana hutan wisata, pengembangan lokasi/obyek agroforestry,  maupun bagi masyarakat di sekitar lokasi hutan wisata melalui jalur Kemitraan Masyarakat. Diharapkan kedepannya, UPT KPH Ende memiliki DPA atau DIPA tersendiri, sehingga para ASN KPH Ende dapat lebih berkreasi dan berimprofisasi menyusun program dan melaksanakan sendiri secara swakelola kegiatan-kegiatan pembangunan KPH di wilayah. Dan ini merupakan konsekwensi anggaran dari pandangan yang mengatakan bahwa KPH sebagai "Pengelola di tingkat Tapak". Dikatakan sebagai pengelola di tingkat tapak, karena KPH merupakan institusi teknis yang langsung menangani urusan sektor Kehutanan di lapangan, yang langsung berhadapan dan berkolaborasi dengan masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan, langsung bermitra dan berkolaborasi dengan stakeholder lainnya di tingkat tapak (Pemda setempat), dan yang langsung menghadapi berbagai persoalan di lapangan seperti Illegal logging, penertiban penatausahaan hasil hutan, penyerobotan lahan kawsan hutan (okupasi), kebakaran hutan dan lahan, ekses dari tata batas kawasan hutan, dan lain-lain.
3. Sumberdaya Manusia : dengan jumlah yang terbatas, dan dengan kemampuan kualifikasi yang masih terbatas. Kini UPT KPH Ende hanya memiliki 30 orang personil (ASN), yang terdiri dari 4 orang pejabat struktural, 4 orang anggota Polhut, serta 22 staf. Jumlah ini masih sangat kurang jika dikaitkan dengan luas areal KPH ini yakni 67.000 hektar lebih. Belum lagi dengan tugas tambahan yakni pelaksanaan urusan sektor Kehutanan di luar kawasan hutan (Hutan rakyat, Penghijauan Lingkungan, sipil teknis, dan lain sebagainya), dan pengawasan Tata Usaha Kayu.

Menjaga semangat para Rimbawan KPH Ende di tahun-tahun awal berdirinya ini merupakan tantangan tersendiri bagi pejabat struktural KPH Ende. Hingga kini walaupun dengan keterbatasan penganggaran, semangat rimbawan itu masih ada. Realisasi kebijakan anggaran yang berorientasi pada pandangan "KPH Sebagai Pengelola di Tingkat Tapak" sangat diharapkan untuk tetap menjaga Semangat para Rimbawan pada UPT-UPT KPH membangun dan menjaga keutuhan kawasan hutan. 

=Salam Rimbawan=

Foto pembukaan lokasi hutan wisata 

(pembersihan lapangan dan penataan areal) :

Pembangunan obyek/ wahana wisata : 

Foto - foto Pengunjung :

(Sumber : akun facebook pengunjung Hutan Wisata Kebesani)