Tata Batas KH Manulela, BPKH Kupang Selenggarakan Rapat Panitia Tata Batas di Kabupaten Ende

Dalam upaya mengukuhkan status kawasan hutan di Kabupaten Ende, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kupang melaksanakan Rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.  Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2017, bertempat di rest room Dasi Guest House, jalan Durian-Ende. Panitia tata batas ini dibentuk dan bekerja berdasarkan SK. Menteri LHK Nomor 786/ MenLHK-PKTL/ KUH/ PLA.2/ 3/ 2017 tanggal 1 Maret 2017. Dalam rapat panitia ini, yang dibahas adalah Rencana Trayek Batas Kelompok Hutan Manulela. Secara administrasi Kelompok Hutan Manulela membentang di wilayah kecamatan Maukaro dan Wewaria.

Pembentukan KPH Ende Menuju Efektifitas Pengelolaan Hutan di Wilayah Kabupaten Ende

Kantor KPH Ende

Menindaklanjuti amanat Pasal 28 Undang undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Atas dasar ketentuan ini, maka seluruh kawasan hutan dalam wilayah Republik Indonesia harus terbagi dalam unit-unit pengelolaan terkecil di tingkat tapak, yang dinamakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Penyelenggaraan pengelolaan hutan dalam bentuk KPH merupakan perwujudan pelaksanaan manajemen hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan konservasi alam. 

Dalam wilayah provinsi NTT, pada tahun 2010, Pemerintah telah membentuk unit-unit KPH di wilayah ini sebanyak 22 unit KPH melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.591/Menhut-II/2010, tanggal 19 Oktober 2010, yang terdiri dari 13 unit KPHP dan 9 unit KPHL. Dalam SK tersebut, seluruh kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten Ende, berada dalam areal KPH unit VI (KPHP).